Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terus berupaya mengoptimalkan potensi sumber daya alam, khususnya melalui pengelolaan hutan desa dan pengembangan sektor pariwisata. Dalam sebuah wawancara mendalam, Wakil Bupati Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta, mengungkapkan visi daerah dalam mendorong kemandirian desa melalui pemanfaatan hasil hutan dan ekowisata.
Saat ini, terdapat empat desa di Pulang Pisau yang memiliki status hutan desa, yaitu Desa Gohong, Kalawa, Buntoi, dan Mantaren I. Pengelolaan hutan desa ini diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat dan mengurangi tingkat pengangguran.
Ahmad Jayadikarta memberikan apresiasi khusus kepada peran lembaga pendamping seperti KPSHK yang telah membantu masyarakat mengolah hasil hutan menjadi produk bernilai ekonomi, seperti Kerajinan rotan, Produk makanan ringan, dan Madu hutan.
Wakil Bupati Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta, saat diwawancarai tim KPSHK di Kantor Bupati Pulang Pisau terkait potensi daerah, kemandirian ekonomi, dan tantangan infrastruktur. Sumber foto: KPSHK.
“Mereka bisa mandiri, semacam UMKM desa lah bahasanya. Dan kita pemerintah daerah mendukung kegiatan tersebut,” ujar Ahmad Jayadikarta. Untuk memperkuat sektor ini, mulai tahun 2026, pemerintah berencana mengoptimalkan peran Dekranasda sebagai wadah untuk menampung dan memasarkan produk-produk UMKM dari hutan desa tersebut.
Meski memiliki potensi besar, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran yang jauh berbeda dibandingkan periode kepemimpinan sebelumnya. Namun, Ahmad Jayadikarta menekankan bahwa kegiatan pelestarian tetap harus berjalan dengan efisiensi maksimal.
Dalam hal pariwisata, Pulang Pisau saat ini masih didominasi oleh situs budaya seperti Rumah Betang di Desa Buntoi dan Rumah Djaga Bahen di Desa Bahu Palawa. Namun, pengembangan ke arah edu-ecotourism berbasis hutan menghadapi tantangan berat pada sektor aksesibilitas seperti Akses yang sulit, Infrastruktur Terbatas, serta Fasilitas Pendukung lainnya yang masih belum memadai.
Selain hutan, Wakil Bupati juga menaruh harapan besar pada Pantai Cemantan di wilayah hilir. Meskipun akses saat ini sangat sulit dan hanya bisa ditempuh dengan motor melalui jalur yang rusak, keindahan pantainya dianggap tidak kalah dengan destinasi populer di daerah lain.
Ahmad Jayadikarta menyarankan agar pengelolaan wisata ini nantinya melibatkan pemuda desa melalui penyewaan tenda dan gazebo sebagai sumber pendapatan (income) desa. Pemerintah sengaja mempertahankan jembatan kayu menuju lokasi tersebut demi menjaga ekosistem dan mencegah masuknya kendaraan berat yang berpotensi mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
Melalui kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar), Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berharap sinergi lintas sektor ini dapat mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis pelestarian alam.
Penulis: Hurin
The Pulang Pisau Regency Government continues to strive to optimize the potential of natural resources, particularly through village forest management and tourism development. In an in-depth interview, the Deputy Regent of Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta, outlined the region’s vision of promoting village independence through the utilization of forest products and ecotourism.
Currently, four villages in Pulang Pisau have village forest status: Gohong, Kalawa, Buntoi, and Mantaren I. Village forest management is aimed at creating jobs for local residents and reducing unemployment.
Ahmad Jayadikarta expressed special appreciation for the role of supporting institutions such as the Forest Management and Management Unit (KPSHK), which has helped communities process forest products into economically valuable products, such as rattan crafts, snack products, and forest honey.
The Deputy Regent of Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta, during an interview with the KPSHK team at the Pulang Pisau Regent’s Office regarding regional potential, economic independence, and infrastructure challenges. Photo source: KPSHK.
“They can be independent, like village MSMEs, that’s what we call them. And we, the local government, support these activities,” said Ahmad Jayadikarta. To strengthen this sector, starting in 2026, the government plans to optimize the role of Dekranasda (Regional Crafts Council) as a platform to accommodate and market MSME products from village forests.
Despite its significant potential, the local government faces challenges with budget constraints that are significantly different from those faced under previous administrations. However, Ahmad Jayadikarta emphasized that conservation activities must continue to operate with maximum efficiency.
In terms of tourism, Pulang Pisau is currently dominated by cultural sites such as the Betang House in Buntoi Village and the Djaga Bahen House in Bahu Palawa Village. However, development towards forest-based edu-ecotourism faces significant challenges in accessibility, such as difficult access, limited infrastructure, and inadequate supporting facilities.
Besides the forest, the Deputy Regent also has high hopes for Cemantan Beach downstream. Although currently difficult to access and only accessible by motorbike through damaged roads, the beach’s beauty is considered comparable to popular destinations in other areas.
Ahmad Jayadikarta suggested that the management of this tourism project involve village youth through tent and gazebo rentals, which will serve as a source of village income. The government has deliberately maintained the wooden bridge leading to the site to preserve the ecosystem and prevent the entry of heavy vehicles that could potentially over-exploit natural resources.
Through collaboration between the Environmental Agency (DLH) and the Culture, Youth, Sports, and Tourism Agency (Disbudporapar), the Pulang Pisau Regency Government hopes this cross-sector synergy will enable sustainable village development based on nature conservation.
Writer: Hurin
Add a Comment