Masyarakat menguasai, mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan (alam) untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sudah sedari dulu dan turun-temurun hingga kini. Di Indonesia, penguasaan sumberdaya hutan (SDH) tersebut dibuktikan dengan adanya berbagai konsep dan praktik pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat seperti: repong (Lampung Barat), huma atau talun (Jawa), leuweung (Jawa Barat), pangale (Sulawesi Tengah), simpukqn (Kalimantan Timur), tembawang (Kalimantan Barat), petak danum (Kalimantan Tengah), empus (Aceh), dan lain sebagainya sesuai dengan budaya setempat. K.P.SHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan) menyebutkan konsep dan praktik pengelolaan SDH yang beragam tersebut disebut dengan istilah umum “Sistem Hutan Kerakyatan atau SHK” (Rahmina, 2012; Djauhari dkk, 2021).

Sumber Daya Alam atau Sumber Daya Hutan dalam pengelolaannya K.P.SHK (1997) telah memiliki prinsip yang dikenal dengan 9 Prinsip SHK (Sistem Hutan Kerakyatan) diantaranya bahwa Pelaku utama pengelola adalah rakyat (masyarakat lokal/adat) secara bersama; Lembaga pengelola dibentuk, dilaksanakan, dan dikontrol secara langsung oleh rakyat dimana sumberdaya alam dan hutan berada; Skala produksi sumberdaya hutan hanya dibatasi oleh prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan; serta Keanekaragaman hayati menjadi dasar dalam pola budidaya dan pemanfaatan sumberdaya, sistem ekonomi dan lain sebagainya (kpshk.org).

Hal ini sesuai dengan Perhutanan Sosial (PS) yang bertujuan meningkatkan proporsi hak kelola masyarakat terhadap hutan hingga 10% atau setara dengan 12,7 juta ha. (Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat, Bambang Supriyanto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, 2020).

PS diantaranya Hutan Desa (HD) adalah program legal yang membuat masyarakat Desa dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Pengolahan dan pengambilan manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan melalui peningkatan produktivitas agroforestry dan paska panennya serta peningkatan nilai tambah melalui industri berbasis desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020: Pemanfaatan Dana Desa Untuk Perhutanan Sosial).