Kalaksa BPBD Kabupaten Pulang Pisau Herman Wibowo (duduk kedua dari kiri) saat menghadiri temu media di salah satu cafe di Pulpis, Kamis (18/6/2026)
baritorayapost.com, PULANG PISAU – Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pulang Pisau Herman Wibowo memberikan apresiasi kepada KPSHK bersama Tim Darurat Karhutla empat Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Desa Buntoi, Mantaren 1, Kelurahan Kelawa dan Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir yang terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui patroli lapangan, pembasahan gambut, serta edukasi kepada masyarakat.
”Kami sangat mengapresiasi peran KPSHK bersama TDK LPHD Desa Buntoi, Mantaren 1, Gohong dan Kelurahan Kelawa yang berperan dalam upaya pencegahan Karhutla ini, ” ucap Kalaksa BPBD Kabupaten Pulang Pisau, Herman Wibowo saat menghadiri temu media di salah satu cafe di Pulpis, Kamis (18/6/2026)
Ia mengatakan penanganan karhutla melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian dan kewenangan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. “Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak agar upaya pencegahan dan penanggulangan dapat berjalan optimal,” kata Herman. kamis, 18 Juni 2026. Ia menjelaskan, salah satu acuan dalam pelaksanaan patroli lapangan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi). Namun demikian, data yang muncul dalam aplikasi tersebut tetap harus diverifikasi langsung di lapangan.
Menurutnya, hotspot yang terdeteksi satelit merupakan perbedaan suhu panas antara suatu lokasi dengan lingkungan di sekitarnya pada waktu tertentu, sehingga belum tentu menunjukkan adanya kebakaran. “Ketika ada indikasi hotspot, langkah pertama yang dilakukan adalah pengecekan langsung di lapangan atau ground check untuk memastikan kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Herman mengungkapkan, hingga 2 Juni 2026 di wilayah Kecamatan Kahayan Hilir hanya ditemukan dua hotspot dan lokasinya tidak berada di wilayah yang menjadi fokus kegiatan saat ini. “Data tersebut menunjukkan bahwa pemantauan dan pencegahan terus dilakukan secara intensif untuk mengurangi potensi munculnya kebakaran,” tambahnya.
Ia menegaskan, penanganan karhutla dan pembasahan lahan gambut juga memerlukan dukungan masyarakat. Karena itu, berbagai kegiatan sosialisasi terus dilakukan guna memberikan pemahaman tentang pentingnya pencegahan karhutla. Menurut Herman, kepentingan dalam penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi juga melibatkan sektor pertanian, kesehatan, lingkungan hidup, serta berbagai pihak lainnya.
“Kita semua memiliki peran dalam mencegah dan mengurangi dampak karhutla, baik dari sisi lingkungan, kesehatan masyarakat maupun aktivitas ekonomi,” katanya. Lebih lanjut, Herman berharap keberadaan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dapat memberikan kontribusi nyata apabila terjadi karhutla di wilayah masing-masing. Ia menilai Kecamatan Kahayan Hilir sebagai ibu kota Kabupaten Pulang Pisau memiliki posisi strategis sehingga perlu mendapat perhatian khusus agar terhindar dari dampak kebakaran yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat maupun aktivitas pemerintahan.
Herman juga menekankan pentingnya menjaga ketersediaan air di lahan gambut melalui saluran-saluran air yang ada. Meski curah hujan pada Juni masih berpotensi terjadi dengan intensitas rendah, air yang turun harus dipertahankan agar tetap berada di kawasan gambut. “Air hujan yang turun perlu kita jaga agar tetap tersimpan di lahan gambut sehingga kelembapan lahan tetap terpelihara dan risiko kebakaran dapat diminimalkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, patroli yang dilakukan saat ini tidak hanya bertujuan mendeteksi hotspot maupun kebakaran, tetapi juga menjadi sarana sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya karhutla. (BRP)
Herman Wibowo, Head of the Pulang Pisau Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD), (seated second from left), attended a media meeting at a cafe in Pulpis, Thursday (June 18, 2026).
baritorayapost.com, PULANG PISAU – Herman Wibowo, Head of the Pulang Pisau Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD), expressed his appreciation to the Forest and Land Fire Emergency Team (KPSHK) and the four Village Forest Management Institutions (LPHD) in Buntoi Village, Mantaren 1 Village, Kelawa Village, and Gohong Village, Kahayan Hilir District, for their continued efforts to strengthen forest and land fire prevention efforts through field patrols, peat wetting, and community education.
“We greatly appreciate the role of the Forest and Land Fire Management Agency (KPSHK) together with the Village and Village Community Empowerment Agency (TDK LPHD) of Buntoi, Mantaren 1, Gohong, and Kelawa Villages in preventing these forest and land fires,” said Herman Wibowo, Head of the Pulang Pisau Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD), during a media meeting at a cafe in Pulpis on Thursday (June 18, 2026).
He explained that handling forest and land fires involves various stakeholders with interests and authority in Pulang Pisau Regency. “Handling forest and land fires cannot be done by one agency alone. The involvement of various parties is needed for optimal prevention and mitigation efforts,” Herman said on Thursday, June 18, 2026. He explained that one of the guidelines for conducting field patrols is the use of the Forest and Land Fire Control Information System (Sipongi) application. However, the data displayed in the application must still be verified directly in the field.
According to him, satellite-detected hotspots represent differences in temperature between a location and its surroundings at a specific time, so they do not necessarily indicate a fire. “When there are indications of a hotspot, the first step is to conduct a ground check in the field to confirm the actual situation,” he said.
Herman revealed that as of June 2, 2026, only two hotspots had been detected in the Kahayan Hilir District, and they were not located in the areas currently being focused on. “This data shows that intensive monitoring and prevention efforts are continuing to reduce the potential for fires,” he added.
He emphasized that managing forest and land fires and rewetting peatlands also requires community support. Therefore, various outreach activities are being conducted to raise awareness about the importance of forest and land fire prevention. According to Herman, managing forest and land fires is not solely the responsibility of the Regional Disaster Management Agency (BPBD), but also involves the agriculture, health, environmental, and various other sectors.
“We all have a role in preventing and mitigating the impacts of forest and land fires, both in terms of the environment, public health, and economic activity,” he said. Furthermore, Herman hopes that the Village Forest Management Institution (LPHD) can make a real contribution if forest and land fires occur in their respective areas. He assessed that Kahayan Hilir District, as the capital of Pulang Pisau Regency, has a strategic location and therefore requires special attention to avoid the impacts of fires that could disrupt public health and government activities.
Herman also emphasized the importance of maintaining water availability in peatlands through existing water channels. Although rainfall in June still has the potential for low intensity, the water that falls must be retained in the peatland area. “We need to ensure that the rainwater that falls remains stored in the peatlands so that the soil moisture remains maintained and the risk of fire can be minimized,” he explained.
He added that the current patrols are not only aimed at detecting hotspots and fires, but also serve as a means of outreach and education to the community to avoid activities that could potentially trigger forest and land fires. (BRP)
Add a Comment