Di kedalaman lahan gambut Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, sebuah perubahan besar tengah ditenun. Desa-desa yang dulunya hanya penjaga rimba, kini sedang bersiap melangkah ke panggung dunia: era perdagangan karbon. Di sini, menjaga pohon bukan lagi sekadar kewajiban moral, melainkan aset ekonomi yang menjanjikan.
Bagi Herman Wibowo, Kepala DPMD Kabupaten Pulang Pisau, isu lingkungan bukan lagi pilihan tambahan, melainkan mandat yang tertulis dalam aturan. Sejak 2023, desa-desa telah diarahkan untuk “pasang badan” melalui Dana Desa. “Mandatori dari dana desa mengharuskan mereka hari ini menganggarkan kegiatan mitigasi bencana dan lingkungan,” ujar Herman. Bukan sekadar teori, anggaran tersebut kini menjelma menjadi mesin pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang siap siaga di tiap sudut desa.
Herman Wibowo, Kepala DPMD Kabupaten Pulang Pisau. Sumber foto: KPSHK.
Namun, karbon bukan hanya soal angka dan udara bersih. Karbon adalah soal manusia. Herman menyoroti satu celah yang sering terlewat: partisipasi. Seringkali, perencanaan pembangunan desa hanya menjadi seremoni formalitas.
Ia menekankan bahwa kelompok perempuan hingga penyandang disabilitas harus duduk di kursi yang sama dalam musyawarah. “Teman-teman difabel punya potensi meski dengan keterbatasan. Ruang-ruang itulah yang harus kita sadarkan kepada pemerintah desa,” tegasnya.
Baginya, perdagangan karbon hanya akan berhasil jika setiap warga merasa memiliki “saham” di dalamnya.
Tantangan terbesarnya adalah pemahaman. Masih banyak kepala desa yang meraba-raba tentang apa itu perdagangan karbon. Untuk menjembatani masa tunggu hingga insentif karbon cair, DPMD mendorong penguatan ekonomi dari hasil hutan non-kayu.
Adrianto dari DPMD menambahkan bahwa pelatihan pengolahan madu, rotan, hingga kerajinan purun adalah kunci. Tujuannya jelas: perut masyarakat kenyang tanpa harus merusak ekosistem. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi memandang hutan sebagai lahan kayu yang harus ditebang, melainkan “pabrik” penghasil pendapatan yang berkelanjutan.
Harapan besar kini digantungkan pada skema reward atau kompensasi finansial yang jelas. Pemerintah desa memimpikan adanya aliran dana segar yang masuk menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagai upah atas kerja keras mereka menjaga paru-paru dunia.
Pulang Pisau sedang bermimpi besar menjadi wilayah di mana desa tidak lagi hanya jadi objek konservasi yang menonton dari pinggir lapangan, tetapi menjadi subjek berdaya yang sejahtera karena alamnya lestari.
Penulis: Alma
Deep in the peatlands of Pulang Pisau Regency, Central Kalimantan, a major change is underway. Villages that were once mere forest guardians are now preparing to enter the global stage: the era of carbon trading. Here, protecting trees is no longer just a moral obligation, but a promising economic asset.
For Herman Wibowo, Head of the Pulang Pisau Regency Regional Development Planning Agency (DPMD), environmental issues are no longer optional, but rather a mandate enshrined in regulations. Since 2023, villages have been directed to “take action” through the Village Fund. “The mandate of the village fund requires them to budget for disaster mitigation and environmental activities today,” said Herman. More than just theory, this budget has now become a ready-to-use forest and land firefighting machine in every village.
Herman Wibowo, Head of the Pulang Pisau Regency Regional Development Planning Agency (DPMD). Photo source: KPSHK.
However, carbon isn’t just about numbers and clean air. It’s about people. Herman highlighted one often-overlooked gap: participation. Village development planning often becomes a mere formality.
He emphasized that women’s groups and people with disabilities must have equal say in deliberations. “Our friends with disabilities have potential, despite their limitations. We must make these opportunities known to the village government,” he stressed.
For him, carbon trading will only be successful if every villager feels they have a stake in it.
The biggest challenge is understanding. Many village heads are still unsure about what carbon trading is. To bridge the gap between the waiting period and liquid carbon incentives, the Regional Development Planning Agency (DPMD) is promoting economic empowerment through non-timber forest products.
Adrianto from the DPMD added that training in honey processing, rattan, and purun crafts is key. The goal is clear: to fill people’s stomachs without damaging the ecosystem. This way, communities will no longer view forests as timber fields to be cut down, but rather as “factories” that generate sustainable income.
High hopes now rest on a clear reward or financial compensation scheme. The village government envisions a fresh influx of funds into Village Original Income (PAD) as a reward for their hard work preserving the world’s lungs.
Pulang Pisau is dreaming big: becoming a region where villages are no longer mere conservation objects watching from the sidelines, but empowered entities that prosper thanks to their sustainable natural environment.
Author: Alma
Add a Comment